simstem pengendalian intern

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pengendalian internal adalah rencana, metoda, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain.

I.2 TUJUAN

1. Tujuan suatu instansi yang ditetapkan akan dapat dicapai.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya.
3. Kegiatan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB II

ISI

Implementasi sistem pengendalian intern (SPI) bukan hanya dalam bentuk pengawasan. Melainkan gabungan berbagai elemen yang berbeda. Agar sistem pengendalian intern bisa berfungsi dengan efektif, minimal terdiri dari empat elemen utama yang berjalan sinergis—saling melengkapi dan saling mendukung. Berfungsi efektif yang saya maksudkan adalah mampu meminimalisir potensi penggelapan, pencurian dan bentuk penyelewengan lainnya hingga ke titik terendah.

Untuk bisa efektif, pengendalian intern minimal harus mengandung empat elemen terpenting di bawah ini:

Prosedur Dan Kebijakan Yang Mengikat Dan Jelas

Ini fundamental sifatnya. Tidak boleh tidak, harus ada. Tanpa prosedur dan kebijakan yang jelas, pegawai tidak akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Prosedur harus mengikat, dalam artian setiap perilaku yang tidak sesui dengan prosedur akan diganjar hukuman. Prosedur haru jelas, tidak multi tafsir, tidak memiliki celah untuk memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Misalnya: Untuk menerima barang dari pemasok/vendor, bagian receiving harus:

• Membandingkan “Surat Jalan” vs. “Purchase Order” vs “Physical Check”, untuk memastikan barang yang diterima sudah sesuai pesanan, dan surat jalan sudah sesuai kenyataan. 
• Bila ada perbedaan, maka petugas receiving harus menghubungi bagian pembelian untuk kemudian diteruskan ke vendor. Vendor harus mengirimkan barang yang sesuai dengan PO selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam. Bila tidak pesanan dibatalkan.
• Apakah harus persis sama atau ada toleransi? Apakah ada pengecualian? Kalau ada pengecualian atas apa dan siapa yang berwenang memberikan approval untuk menerima perbedaan itu?
• Bila ketiganya sudah sama, maka petugas receiving harus memasukan data penerimaan, mencetak receiving slip, di staple jadi satu, untuk kemudian dikirimkan ke bagian accounting 
• dan seterusnya.

Bila ada perbedaan antara ketiga dokumen itu tetapi petugas receiving tidak menghubungi bagian pembelian, atau bagian pembelian tidak menindaklanjuti, atau menerima perbedaan tanpa approval dari pejabat yang berwenang, maka siapapun yang melanggar harus mendapat hukuman. Tanpa itu, prosedur akan cenderung dilanggar. Semua itu dituangkan di dalam sebuah prosedur dan kebijakan. Dan semua aktvitas (di semua wilayah operasional persahaan), harus memilik prosedur dan kebijakan yang mengikat, dan jelas.

Bayangkan kalau tidak ada prosedur, bukan saja membuat potensi penggelapan/pencurian/penyelewengan menjadi tinggi, tetapi juga membuat banyak waktu habis ditengah jalan hanya untuk bolak-balik menjalankan satu proses aktivitas, karena pegawai tidak tahu pasti harus berbuat apa.

Piranti (Peralatan) Yang Memadai

Piranti di sini bisa jadi berupa komputer, device tertentu (misalnya mesin finger print untuk absensi, atau scanner barcode untuk penerimaan barang dan pencatatan persediaan yang akurat, body-scanner untuk memeriksa orang yang keluar masuk dari lokasi perusahaan, camera CCTV, brankas dengan locker digital dan manual, alat penimbang, stempel digital yang dilengkapi dengan alat anti duplikasi, dll). 

Peranan piranti sangat besar. Piranti dimaksudkan untuk 2 tujuan utama berikut ini:

• Memastikan prosedur dan kebijakan berjalan dengan mulus tanpa hambatan.
• Menutup celah peluang terjadinya penggelapan/pencurian/penyelewengan.

Tentu tidak semua wilayah/bagian, tidak semua alur, tidak semua proses harus dilengkapi dengan piranti khusus, tetapi 5 wilayah paling rawan yang sudah saya sampaikan di tulisan sebelumnya (baca lagi) harus.

Pengawasan Terus-Menerus

Dari pengamatan selama ini, saya lihat hampir semua perusahaan sudah melakukan pengawasan. Hanya saja, masih dilakukan secara parsial, cenderung berfokus di beberapa wilayah saja, misalnya: Pengawasan Kas atau Barang Persediaan. Padahal potensi penggelapan, pencurian dan penyelewengan bisa teradi dimana saja. Hal yang jarang disadari, seringkali kebocoran di suatu wilayah sumber celahnya justru berada di wilayah lainnya. Sehingga akar masalah menjadi tidak pernah tersentuh.

Misalnya:

Perusahaan hanya fokus mengawasi bagian kas dan utang. Saat ditelusuri jelas semua pencatatan telah dilakukan dengan benar, bukti pendukung lengkap. Angka utang dengan kas keluar sudah sama, catatan utang dengan bukti pendukung (PO, tanda terima dan nota tagihan) juga sama. Apakah itu berarti sudah tidak mungkin terjadi lebih bayar ke vendor? Di atas kertas kelihatannya iya. Kenyataannya? Mungkinkah nota penerimaan barang (receiving slip) tidak sesuai dengan kenyataan barang yang diterima? Sudahkan orang penerimaan melakukan pemeriksaan fisik?

Oleh sebab itu, pengawasan harus bersifat menyeluruh. Tidak parsial.

Seperti telah saya bahas di tulisan saya sebelumnya bahwa, mustahil pengelola usaha mampu melakukan pengawasan terus menerus. Perlu cara tertentu untuk membuat agar pengawasan bisa berjalan dengan sendirinya. Caranya?  Saya akan bahasa ditulisan saya berikutnya, pada saat saya membahas pengendalian intern pada masing-masing wilayah dengan kustomisasi.

Evaluasi Berkala

Elemen yang tak kalah pentingnya adalah evaluasi berkala. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem pengendalian yang diimplementasikan sudah berjalan efektif atau belum. Evaluasi dilakukan dengan melakukan infeksi dan audit di semua wilayah tentunya. Lalu bandingkan dengan hasil inspeksi/audit sebelumnya. Apakah tingkat kebocoran/kehilangan/penggelapan menurun atau tidak? Jika tidak, dimana kelemahannya. Apakah prosedur dan kebijakan perlu diubah? Apakah piranti perlu ditambah/dimoderenisasi?

Mengenai waktu pelaksanaan evaluasi, idealnya setiap akhir jam kerja, ata setiap menjelang akhir pekan. Hanya saja, proses evaluasi lumayan memakan waktu dan tenaga. Tentunya persahaan bisa melakukannya sesuai dengan tingkat urgensi. Misalnya: saat frekwensi kejadian cukup tinggi, mungkin evalasi perlu dilakukan setiap hari/minggu. Tetapi saat frekwensinya rendah, makan evaluasi bisa dilakukan setiap bulan.

Jika empat elemen terpenting ini sudah ada pada sistem pengendalian intern perusahaan, masing-masing elemen sudah dirancang sedemikian rupa (sesuai dengan kondisi, alur proses opersional perusahaan) dan bisa berjalan efektif, saya yakin masalah penggelapan, pencurian maupun penyelewengan bisa diminimalisir hingga ke titik terendah. Tentu. Berbicara selalu lebih mudah dibandingkan melaksanakan. Untuk itu, tidak ada cara lain selain melaksanakannya. Segala sesuatu berawal dari ide, pemikiran, dan kata-kata. Menjadi ada karena ide, pikiran dan kata-kata tersebut diwujudkan dalam tindakan.

BAB III

PENUTUP

III.1 KESIMPULAN

Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman, kebijakan, formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lain. Pengendalian intern juga ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

III.2 SARAN

Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat serta pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian, menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes,Soekrisno , 2004, AUDITING, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

http://www.ilmu-ekonomi.com/2012/03/pengendalian-intern-dalam-sistem.html

 http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011/07/sistem-pengendalian-intern-spi-4-elemen-terpenting/

pengambilan keputusan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan.

I.2 TUJUAN

1. Pencapaian tujuan organisasi secara lancar, mudah, dan efisien.

2. Pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi organisasi(yang seringkali bersifat kontradktif).

BAB II

ISI

A. Dasar Pengambilan Keputusan
1. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi yaitu Pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan hati yang seringkali bersifat subyektif. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat, untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan sepihak dan bersifat perasaan.

Sifat subjektif dari keputusuan intuitif ini memberikan keuntungan, yaitu :
a. Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.
b. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan

2. Pengambilan Keputusan Rasional yaitu Pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional berfikir dan lebih bersifat objektif. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna pikir. Masalah–masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif dan dapat diukur.

3. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman yaitu Pengambilan keputusan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis di kemudian hari.

4. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta yaitu Pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan data empiris dan fakta nyata sehingga dapat memberikan keputusan yang valid sehingga tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi. Istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikinan, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan.
5. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan atas wewenang/kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi pemimpin. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

B. KEKUATAN DARI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Kekuatan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan individual dan kelompok

Sondang P. Siagian menyatakan bahwa ada tiga kekuatan yang selalu mempengaruhi suatu keputusan yang dibuat. Tiga kekuatan itu :
1. Dinamika individu di dalam organisasi. Sebuah organisasi merupakan sekumpulan dari beberapa individu. Individu-individu ini memiliki ide dan pemahaman yang sama dalam visi dan tujuan ke masa depan. Mereka membentuk organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan masa depan yang menjadi impian dan cita-citanya. Pengaruh individu dalam organisasi sangat terasa hal ini terlihat pada pemimpinnya. Seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian yang kuat, pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak akan memberi kesan dan pengaruh yang besar terhadap bawahannya dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan tersebut. Pemimpin yang baik akan selalu membimbing anggota organisasinya untuk membuat keputusan yang mengarah kepada kepentingan organisasi dan bukan pada kepentingan individu yang menunjukkan keinginan pribadi seorang.

Faktor – faktor yang dapat mendukung dinamika individu dalam organisasi adalah sbb :
a. Rasa tanggung jawab yang baik secara individu maupun kolektif. Setiap anggota organisasi yang menyadari makna tanggung jawab individu dan kolektif sangat menguatkan keputusan yanng diambil dalam organisasi. Kekutatan keputusan ini dapat memperlancar dalam menjalankan rencana kerja dan meraih visi dan misi yang telah ditetapkan.
b. Apa yang sudah dipelajari individu dalam organisasi harus segera diaplikasikan dalam pekerjaan. Ilmu yang tidak diaplikasikan bagaikan kapas diterpa angin dan tidak ada bobot sama sekali. Ilmu yang baru saja dipelajari akan menunjukkan bobot dan nilai jika segera diaplikasikan. Nilai tersebut dapat dilihat dari rencana-proses-hasil ketika mengaplikasikan ilmu itu.
c. Menjalankan teknik akselerasi. Artinya sebisa mungkin mendukung kegiatan setiap individu agar proses berorganisasi terjadi dengan lebih cepat dan baik. Setiap individu anggota organisasi harus menyadari bahwa mereka satu sama lain saling berhubungan dan bekerja sama. Teknik akselerasi yang ada di dalam organisasi adalah kerjasama dan sikap saling mendukung satu sama lain. Teknik akselerasi ini harus selalu dikembangkan pada individu supaya saling mendukung dan membantu anggota organisasi ketika memiliki rencana dan program kerja. Atas dukungan yang diberikan maka rencana dan program kerja akan berhasil.
d. Rencana pengembangan personal artinya individu harus mengerti bahwa sebuah organisasi tidak dapat menjamin mereka tentang lapangan pekerjaan seumur hidup namun organisasi dapat membantu individu untuk mengembangkan karir mereka. Harus ada kerjasama antara organisasi dan individu untuk menciptakan pengembangan karir jangka panjang.
e. Tersedia kesempatan yang seluas – luasnya untuk mengembangkan karir. Karir anggota individu di dalam organisasi dapat berkembang dilihat dari kemampuan dirinya dalam membuat keputusan. Keputusan yang diambil selalu membawa muatan kepentingan organisasi. Dari kemampuan tersebut secara tidak langsung individu tersebut dapat memimpin realisasi program kerja maupun organisasi itu.
f. Pembelajaran individu harus dihubungkan kepada pembelajaran organisasi secara struktur dan lebih eksplisit agar sinergis. Pembelajaran individu dan pembelajaran organisasi harus sejalan supaya tidak ada konflik yang akhirnya menggangu perkembangan satu sama lain. Keselarasan pembelajaran individu dan organisasi dalam penerapannya selalu berpedoman pada visi dan misi organisasi maka keselaran ini secara langsung dapat membuat organisasi semakin kuat dan berkembang.

2. Dinamika kelompok orang-orang di dalam organisasi. Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika berati interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain, sedangkan kata Kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Dinamika kelompok mempunyai pengaruh besar dalam rangka mengembangkan dan membuat rencana organisasi berhasil. Untuk mewujudkan ini maka pemimpin organisasi hendaknya mengusahakan agar kelompok di dalam organisasi dapat lebih cepat berkembang menjadi dewasa. Berkembang dan mengarahnya kelompok organisasi ke arah semakin dewasa memberikan keuntungan bagi organiasi dalam rangka menerapkan rencana kerja dan mewujudkan visi dan misi.

Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain:
a. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Kelompok-kelompok organisasi yang dapat bekerjasama dan saling membantu dalam menjalankan rencana kerja maka akan mempermudah dalam mengatasi persoalan organisasi. Persoalan yang seharusnya dipecahkan dan ditanggung oleh satu atau sebagian kelompok akan menjadi mudah pemecahan dan penyelesaiannya ketika semua kelompok terlibat bekerjasama saling membantu. Kerjasama ini harus selalu ditanamkan dan dikembangkan di dalam organisasi tersebut agar kedewasaan kelompok semakin matang..
b. Memudahkan pekerjaan. Dinamika kelompok yang dapat berjalan dengan baik di mana masing-masing kelompok dapat memberikan informasi dan kontribusi positif bagi kelompok yang lain maka secara langsung pekerjaan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Informasi dan kontribusi yang diberikan oleh satu kelompok merupakan bahan atau sumber modal kerja bagi kelompok yang lainnya. Ketidakatifan salah satu kelompok dalam sebuah organisasi dapat membuat organisasi tersebut berhenti berkerja dikarena informasi maupun kelompok kerja tidak bisa diandalkan. Kerjasama kelompok yang baik dan konsisten dengan rencana kerja dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja yang harmonis dalam organisasi bukan saja hanya akumulasi keahlian dan pengetahuan individu dalam kelompok tetapi hasil dari keseluruhan keahlian anggota kelompok yang bekerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
c. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif dan efisien. Kelompok-kelompok kecil yang dibentuk di dalam organisasi memiliki tujuan untuk memperlancar kerja organisasi. Salah satu tujuan adanya kelompok kecil adah pembagian pekerjaan sesuai bagian kelompoknya masing-masing atau sesuai keahlian. Keuntungan dengan pembagian pekerjaan adalah : pekerjaan dan masalah tidak harus selalu diselesaikan di pusat, informasi mudah diperoleh karena setiap kelompok memiliki kontribusi sesuai dengan pembagian pekerjaan, keputusan dapat diambil cepat dan akurat, dan beban pekerjaan dapat dibagi sesuai berat ringannya sebuah kekerjaan.
d. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan berorganisasi dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, interaksi, dan memiliki peran yang sama dalam organisasi. Dinamika kelompok secara tidak langsung membangun sistem demokrasi yang baik di dalam sebuah organisasi melalui kelompok kecil ketika merumuskan rencana kerja dan memecahkan masalah ketika ada persoalan. Kemufakatan demokrasi lebih mudah dibuat di dalam kelompok kecil dari pada lingkup organisasi yang besar. Hal ini bisa terjadi karena tiap anggota kelompok kecil mudah untuk disatukan visi, misi, tujuan, pemecahan masalah.

3. Dinamika lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan juga memegang peranan yang cukup penting untuk diperhatikan. Antara organisasi dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Dinamika lingkungan organisasi tersebut dapat dilihat dibawah ini.
a. Dinamika lingkungan organisasi internal, dinamika internal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan adalah: Adanya visi, misi, paradigma dan filosofi baru di dalam organisasi, Perubahan strategi organisasi yang baru, Dilakukannya redefinisi tentang core bussinis, Dilakukannya restrukturisasi dan reengineering organisasi, Kondisi sumber daya manusia dalam organisasi, Perubahan budaya organisasi dan kegiatan utama organisasi.
b. Dinamika lingkungan organisasi eksternal, dinamika eksternal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan meliputi 4 unsur yaitu kondisi skala lokal, nasional, regional dan Internasional. Dari keempat unsur tersebut dapat dirangkum hal-hal yang memberi pengaruh pada pengambilan keputusan seperti : Situasi politik, nilai-nilai sosial, etika dan budaya di masyarakat, Perubahan kondisi pasar dan konsumen, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Adanya peraturan dan undang-undang baru dari pemerintah.

 BAB III

PENUTUP

III.1 KESIMPULAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu terlibat dalam berbagai persoalan dan mengambil keputusan dari berbagai macam persoalan. Bagi para manajer pengambil keputusan dan pemecahan persoalan maupun tugas yang penting dalam karirnya. Berhubungan dengan itu tidak heran bila kebanyakan manajer aktif dalam mencari cara untuk menambah kemampuan dan keahlian yang efektif dalam penampilan dalam bidang usahanya. Kebanyakan usaha dari pada perbaikan penambahan diri sendiri itu. Berhubungan langsung dengan memperbaiki cara pengambilan keputusan dan kempuan pengambilan keputusan.

III.2 SARAN

Pengambilan keputusan harus diambil berdasarkan fakta – fakta yang telah dikumpulkan, dan harus brdasarkan keputusan bersama agar mencapai tujuan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan

http://eprints.undip.ac.id/.../Pengambilan_Keputusan_-_AYUN_S...

http://edukasi.kompasiana.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinamika_kelompok
http://indosdm.com
http://pembuatan-keputusan.blogspot.com
http://tpers.net

http://id.shvoong.com/business-management/management/2167272-pengambilan-keputusan/#ixzz2JMKV2iA3

nota penjualan powersupply

aliran uang sebelum menjadi barang pertama dari pegawai , lalu dialirkan di kasir dan konsumen lalu diproses dan dihasilkan pembayaran .

Budaya Toraja,Sulawesi Selatan

Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan 500.000 di antaranya masih tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa.Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk To Dolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari Agama Hindu Dharma.

Kata toraja berasal dari bahasa Bugis, to riaja, yang berarti "orang yang berdiam di negeri atas". Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari.

Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal tahun 1900-an, misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar pada tahun 1970-an, kabupaten Tana Toraja menjadi lambang pariwisata Indonesia. Tana Toraja dimanfaatkan oleh pengembang pariwisata dan dipelajari oleh antropolog.Masyarakat Toraja sejak tahun 1990-an mengalami transformasi budaya, dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris, menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat.

DEMOKRASI

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.
Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

B. TUJUAN

Untuk mencapai tujuan-tujuan Negara tersebut di atas diperlukan suatu alat, dalam hal ini salah satunya dapat di gunakan sistem pemerintahan demokrasi. Jika demokrasi tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan Negara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, dapat juga digunakan sistem pemerintahan yang lain, yang penting tujuan Negara bisa terwujud dengan cepat.

Hampir semua negara di dunia mengaku sebagai negara demokrasi, di balik kepopuleran ini, demokrasi juga memiliki kelemahan-kelemahan.

BAB II

ISI

II. BENTUK-BENTUK DEMOKRASI


1. Menurut Torres 

demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu yang pertama ialah, formal democracy dan kedua, substansive democracy, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan.

Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai Negara. Dalam suatu Negara misalnya dapat demokrasi dengan menerapkan system presidensial, atau system parlementer.

Sistem presidensial :sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandate secara lsngsung dari rakyat.Dalam system ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berda di tangan presiden. Oleh karena itupresiden ialah kepala eksekutif dan sekaligus menjadi kepala Negara. Presiden sebagai penguasa sekaligus menjadi kepala Negara. Presiden sebagai penguasa sekaligus sebagai symbol kepemimpinan Negara.sistem seperti ini di sebagaimana diterapkan di Negara Amerika dan Indonesia.

Sistem parlementer: Sistem ini menerapkan model yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif. Kepala eksekutif adalah berada di tangan seorang perdana mentri. Adapun kepala Negara adalah berada pada seorang ratu, misalnya di Negara Inggris atau ada pula yang berada di tangan seorang presiden misalnya di India.

Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas terdapat beberapa system demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi Negara



* Demokrasi Perwakilan Liberal.

Prinsip demokrasi ini didasarkan pada filsafat kenegraan bahwa manusia adalah mahluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam system dalam system demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.

Menurut Held (2004: 10), bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema kesinambungan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Dalam demokrasi ini kelembagaan Negara melindungi serta menjamin atas kebebasan secara individu dalam hidup bernegara.Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individual baik didalam kehidupan politik, ekonomi, social, keagamaan bahkan kebebasan anti agama.

Konsekuensi dari implementasi system dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan Negara, bahkan berbagai kebijakan dalam Negara sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital.



*.Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di Negara-negara komunis seperti,Rusia,Cina,Vietnam,dan lainya, kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai Negara.

Dinamika pemerintahan Negara yang menganut sitem partai tunggal cenderung statis (nonkompetitif karena di haruskan\menerima pimpinan dari partai dominant. Dalam system ini tidak ditoleransi kemungkinan adanya partai-partai lain Berdasarkan teori serta praktek demokrasi sebagaimana dijelaskan, maka pengertian demokrasisecara filosofi menjdi semakin luas, artinya masing-masing paham mendasarkan pengertian bahwa kekuasan di tangan rakyat. 


2. Eric Hiariej 

Dalam sejarah terdapat sedikitnya tiga bentuk demokrasi yang pernah dicoba: demokrasi langsung (direct democracy/assembly democracy), demokrasi perwakilan (representative democracy), demokrasi permusyawaratan(deliberative democracy). Berikut ini adalah gambaran singkat tentang bentuk-bentuk demokrasi tersebut


*Demokrasi Langsung
Praktik demokrasi paling tua; praktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran kecil. Berdasarkan pada partisipasi langsung, tanpa perwakilan dan terus menerus dari warga dewasa dalam membuat dan melaksankan keputusan bersama 
Tidak terdapat batas yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah à semacam system self-government à pemerintah dan yang diperintah adalah orang yang sama 
Sistem kelembagaan: pertemuan warga (mass meeting, town meeting, pertemuan RT/RW, dll), referendum 


*Demokrasi Perwakilan
Praktik demokrasi yang dating lebih belakangan sebagai jawaban terhadap beberapa kelemahan demokrasi langsung; parktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran besar seperti Negara 
Berdasarkan pada partisipasi yang terbatas à partisipasi warga hanya dalam waktu yang singkat dan hanya dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tertentu seperti dalam bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum 
Berdasarkan pada partisipasi yang tidak langsung à masyarakat tidak mengoperasikan kekuasaan sendiri tapi memilih wakil yang akan membuat kebijakan atas nama masyarakat 

• Pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas à demokratis tidaknya demokrasi bentuk ini tergantung pada kemempauan para wakil yang dipilih membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara pemerintah dan yang diperintah 

III. DEMOKRASI PANCASILA 

Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.
Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

IV. DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. 
Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden. 
Tugas Demokrasi terpimpin :
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.
Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :
Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. 
Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin :
Kebebasan partai dibatasi
Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

V. Perkembangan Pend. Pendahuluan Bela Negara

Seluruh rakyat Indonesia harus sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan hak dan kewajibannya, sadar akan peranannya sebagai partisipan yang aktif dan kreatif dalam pembangunan bangsa, serta sadar akan kedudukannya sebagai manusia pembangunan. Kesadaran ini perlu dibina secara dini, dikembangkan pada setiap lingkungan kehidupan, baik dilingkungan kehidupan pendidkan, pekerjaan ataupun pemukiman. 
Salah satu yang terpenting dalam membangun kesadaran tadi, adalah keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dilaksanakan secara adil dan merata, serta disiapkan secara dini oleh pemerintah. Dalam kaitan ini pemerintah telah menetapkan peraturan tentang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ( PPBN ). Pada tahap awal dilaksanakan secara terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran dari kurikulum pendidikan, namun tidak merupakan mata pelajaran tersendiri.

VI. Ciri-ciri kesadaran dalam bela negara
Dengan demikian diharapkan terwujudnya warga negara Republik Indonesia yang mengerti, menghayati, serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara dengan ciri-ciri:
a. Cinta Tanah Air
b. Sadar Berbangsa dan Bernegara Indonesia
c. Yakin akan Kesaktian Pancasila
d. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara 
e. Memi;iki kemampuan awal Bela Negara.

VII. Asas dalam menyelenggarakan PPBN
Asas yang digunakan yaitu:

1. Asas kesatuan pengendalian
Penyelenggaraan, rencana, dan program berada dalam satu kendali
2. Asas manfaat
Hasilnya harus bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Asas kebersamaan dan keterpaduan.
Perencanaan pelaksana pengendalian dan pengawasan diselenggarakan secara horizontal maupun secara vertikal.
4. Asas responsif
Bersikap responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
5. Asas prioritas.
Secara tepat menentukan sasaran yang harus didahulukan

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Di Indonesia di era reformasi ini memutuskan sebagai Negara demokrasi, tetapi kenyataannya tujuan Negara terutama untuk mencapai kesejahteraan sulit/lambat dapat terwujud. Masalah-masalah publik yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat dari pemerintah, karena pemerintah ingin menunjukkan pemerintahan yang demokratis, akhirnya penyelesaian masalah publik tersebut lama dan berlarut-larut. Seharusnya pemerintah boleh saja bertindak sedikit otoriter, yang penting tujuan Negara dapat cepat tecapai. Kita sering memandang demokrasi sebagaitujuan, padahal demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

Penting nya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa

Bab I

 Pendahuluan.

 Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang dilakanakan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman.Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, sikap dan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi negara, menumbuhkan sikap cinta tanah air, sera berwawasan kebangsaan yang luas, diandalkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi sekolah mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan

Pada tahun ajaran 2002/2003 mahasiswa semua jurusan pada semester tertentu yang ditetapkan fakultasnya, menerima sajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata kuliah ini sebelumnya tidak pernah mereka ketahui, karena kakak-kakak tingkat merekapun tidak memperoleh mata kuliah ini, sehingga para mahasiswa menganggap PKn adalah mata kuliah baru.

Sebagai pembina mata kuliah Pendidikan Kewarganergaraan ( PKn) saya ingin menjelaskan tentang keberadaan dan kedudukan, pengertian, tujuan, visi dan misi, latar belakang dan sejarah perkembangan, serta kontribusi yang diberikan oleh PKn terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, bangsa dan negara.

 Latar Belakang.


Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.
Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
a.Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
- Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan negara.
- Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosionak, seperti ikartan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.
b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.
- Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
- Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
B. Pendidikan Kewarganegaraan
Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.

Tujuan.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terdiri dari dua kata yaitu Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ( pasal 1 UU No.20 Tahun 2003 ).

Masyarakat dan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama kepada generasi penerus bangsa untuk hidup lebih berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Hal ini sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan , teknologi dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Kewarganegaraan dalam bahasa latinnya disebut “CIVIS” selanjutnya dari kata “CIVIS” dalam bahasa Inggris timbul kata “CIVIC” yang artinya warga negara atau kewarganegaraan. Akhirnya dari kata CIVIC lahir kata “CIVICS” yang artinya ilmu kewarganegaraan atau Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan, menurut kansil (2002:3).

Civics atau Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan sebagian ahli berpendapat merupakan bagian dari ilmu politik. Sepeti dijelaskan oleh Prof Dr. Achmad Sanusi, S.H. MPA , dalam Seminar Pengajaran Civics di Tawangmangu, Surakarta tahun 1972. Sejauh Civics dapat dipandang sebagai disiplin dalam ilmu politik, maka fokus studinya adalah mengenai “ kedudukan dan peran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang

bersangkutan (2002:4), sehingga isi dan manfaat dari Civics menurut beliau yang merupakan bagian dari ilmu politik, diambil demokrasi politiknya.

Sedangkan menurut undang-undang pendidikan yang lama, undang-undang

Nomor 2 tahun 1989 menyebutkan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ( PPBN )”. Sedang menurut UU Sisdiknas yang baru yaitu UU No. 20 tahun 2003, pada penjelasan pasal 37 dijelaskan bahwa “ Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memilikiu rasa kebangsaan dan cinta tanah air” ( 2003 : 66 )

Berkaitan dengan pengertian di atas seperti ditulis oleh Noor MS Bakry (2002 : 2 ) DALAM BUKU Pendidikan Kewarganegaraan, “Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia.”

Jadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa,wawasan nusantara dan ketahanan nasional kepada siswa,mahasiswa, calon ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan seni yang dijiwai dan berdasarkan Pancasila. Kemampuasn warga negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya sangat tergantung pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar

negara akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu peserta didik seyogyanya memiliki motivasi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kerpada mereka berkaitan erat dengan penanaman dan kedudukan serta kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai warganegara Indonesia yang terdidik, serta bertekad dan bersedia mewujudkannya.

Di dalam buku Prendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) ditulis olerh NoorMs Bakry (2002:7) mengatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan Nasional dengan didasari :

1. Kecintaan kepada tanah air.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan.
4. Keyakinan akan ketangguhan pancasila.
5. Rela berkorb an demi bangsa dan negara.
6. Kemampuan awal bela negara.

Tujuan di atas sesuai dengan visi,misidan kompetensi pendidikan kewarganegaraan :

1. Visi Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan progran studi dalam mengantarkan mahasiswea mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani.
2. Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi membantu mahasiswa selaku warganegara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa

3. Indonesia serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.
4. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa selaku warganegara RI memilik :

a. Wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah

air.

b. Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional.

c. pola pikir, sikap, yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan

nasional.

 Bab II.

 Isi.

 

Dalam realita kehidupan pendidikan kewarganegaraan seperti hanya sebagai pendidikan formal yang ada di sekolah dan perguruan tinggi. Karena bentuk aplikasi pendidikan kewarganegaraan jarang ditemui sekarang ini. Sehingga banyak pola fikir, pola sikap dan pola perilaku yang tidak mencerminkan tujuan nasional Indonesia, yang dicirikan banyaknya penyimpangan di masyarakat. Oleh karena itu agar fenomena tersebut tidak berkelanjutan, maka setiap warga sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan mulai dari usia dini hingga kapanpun.

Dalam pendidikan kewarganegaraan dipelajari pula Hak dan Kewajiban, Bela Negara, HAM, pertahanan nasional. Yang akan menjadi acuan utama untuk menempatkan diri dalam kedudukan sebagai warganegara yang sadar terhadap tujuan nasional Indonesia. Setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah “mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi berikutnya (Toqueville dalam Branson, 1998:2).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan generasi muda, khususnya para mahasiswa, dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan mengukuhkan kesadaran bela negara. Kita sebagai warganegara harus memahami mengenai hak dan kewajiban, HAM, bela negara. Misalkan wujud bela negara di jaman sekarang yang berbeda dengan masa lalu, karena di masa lalu saat negara ini dijajah mungkin kita akan ikut membela dengan jalan berperang melawan penjajah. Sedangkan di era sekarang wujud bela negara misal dalam bidang ekonomi bisa dilakukan dengan mengkonsumsi produk dalam negeri sehingga tidak akan mematikan pasar dalam negeri karena dalam penilaian saya disaat ini bangsa Indonesia dijajah dengan cara seperti itu. Contoh lain yaitu hak dan kewajiban warga negara, yaitu hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan pengidupan yang layak, hak memeluk agama dan juga kewajiban bela negara, taat pada hukum dan pemerintahan karena belum memahaminya warganegara tentang hukum yang berlaku sehingga masih banyak terjadi penyimpangan dalam masyarakat, dan lain-lain

 

Bab III.

Penutup.

 

Maka pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa pada umumnya agar mahasiswa bisa menjadi warga negara yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai HAM, mahasiswa juga mampu berpartisipasi dalam memecahkan semua persoalan dengan solusi tanpa menimbulkan konflik, dan berfikir kritis terhadap semua persoalan.

Jadi pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang didapatkan sejak dijenjang sekolah hingga perguruan tinggi adalah untuk menimbulkan kesadaran warga negara terhadap tujuan nasional bangsa Indonesia agar berjiwa patriotisme dan cinta tanah air.    

DAFTAR PUSTAKA

 

Bakry, Ms Noor. 2002. Pendidikan Kerwarganegaraan (Kewiraan). Yogyakarta:

Liberty.

 

Malian Sobirin dan Marzuki Suparman. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hak

Asasi Manusia. Yogyakarta: UII Press.

 

Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian. 2003.

Jakarta: Deparemen Pendidikan Nasional Direktorast Jendral Pendidikan

Tinggi.

 

Kansil,C.S.T. dan Chistina Kansil. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan

Tinggi. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

 

Sumarsono, S. dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta: PT Gramedia Pusta

Utama.

 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

Bandung: Citra Umbara.

Sistem Informasi Manajemen pada Perusahaan

           SIM adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi yang secara rasional mampu menstransformasikan data sehingga menjadi informasi dengan berbagai cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan . Dengan kata lain SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Dalam teori SIM, komputer bukan prasyarat mutlak bagi sebuah SIM, namun dalam praktek SIM yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan pemrosesan computer. Bagaimanapun untuk melakukan koordinasi dalam SIM akan lebih terbantu jika melibatkan computer.

1. A. Konsep Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi Manajemen (SIM) adalah serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Menurut beberapa ahli SIM adalah:

• Robert G. Murdick & Joel E Ross

Proses komunikasi dimana input dan output yang direkam, disimpan dan diproses untuk pengambialn keputusan, mengenai perancangan, pengoperasian dan pengendalian.

• Gordon B Davis

Sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menghasilkan informasi guna mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.
Dari definisi diatas dapat diuraikan lebih lanjut bahwa:

1. Sistem Informasi Manajemen memiliki sub-sitem informasi. Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem, dimana sub-sistem tersebut mendukung tercapainya sasaran Sistem Informasi Manajemen dan organisasi sebagian dari sub-sistem berperan hanya dalam satu kegiatan atau lapisan manajemen, sementara yang lainya berperan ganda.
2. Sistem Informasi Manajemen di koordinasikan secara terpusat untuk menjamamin bahwa data yang di proses dapat di operasikan secara terencana dan terkoordinasi. Semuanya untuk menjamin bahwa informasi melewati dan menuju sub-sistem yang diperlukan, serta menjamin bahwa sistem informasi bekerja secara efisien.
3. Sistem Informasi Manajemen mentransformasikan data kedalam informasi. Apabila data diolah dan berguna bagi manajer untuk tujuan tertentu, maka ia akan menjadi informasi.
4. Sistem Informasi Manajemen sesuai dengan gaya manajer Sistem Informasi Manajemen dikembangkan lewat pengenalan atas sifat dan gaya manajerial dari personil yang akan menggunakannya. Para perancang sistem apabila akan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen hendaknya mempertimbangkan faktor manusiawi dengan cermat. Apabila tidak demikian, maka sistem yang dihasilkan tidak efektif.

Berikut ini merupakan karakteristik dari SIM :

1. Merupakan salah satu dari 5 sub sistem dalam CBIS (Computer Based Information   System/Sistem Informasi Berbasis Komputer).
2. Merupakan tujuan untukmempertemukan seluruh informasi yang diperlukan oleh manajer pada semua tingkat organisasi.
3. Merupakan seluruh fungsi sistem informasi didalam suatu sub sistem input, database dan sub sistem output.
4. Memberikan gambaran terhadap atitude eksekutif dengan penyediaan komputer untuk membantu pemecahan masalah organisasi.

SIM secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai yang direncanakan baginya. Secara kolektif kemampuan ini menyangkal pernyataan bahwa komputer hanyalah mesin penjumlah atau kalkulator yang berkapasitas tinggi, sebenarnya komputer tidak dapat mengerjakan sesuatu ia hanya mengerjakan lebih cepat. Sistem informasi komputer dapat memiliki sejumlah kemampuan jauh diatas sistem non komputer. Dan kemampuan ini telah merevolusikan proses manajemen yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada. Beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer :

1. Pemrosesan data batch
2. Pemrosesan data tunggal
3. Pemrosesan on-line, real time
4. Komunikasi data dan switching pesan
5. Pemasukan data jarak jauh dan up date file
6. Pencarian records dan analisis
7. Pencarian file
8. Algoritme dan model keputusan
9. Otomatisasi kantor.

              Dengan kata lain SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Sebenarnya secara teori, komputer bukanlah persyarat mutlak bagi sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM), namun dalam praktek agaknya menjadi suatu kepercayaan bahwa Sistem Informasi Manajemen yang baik tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan kemampuan sebuah komputer, sehingga timbulah sistem informasi berbasis komputer (CBIS). Berikut ini merupakan bagan yang menjelaskan SIM sebagai sub unit suatu sistem

     B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen adalah adalah serangkaian sub sistem informasi berbasis komputer yang menyeluruh dan terkoordinasi, sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas, yang kegiatannya meliputi perencanaan, kemudian diimplementasikan, melakukan pengendalian, dan tentunya juga dilakukan pengambilan keputusan.
2. SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus dan ouput dari model matematika. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non manajer dalam perusahaan saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah.
3. Banyak perusahaan/ organisasi yang gagal karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya perencanaan, kurangnya personil handal serta perlunya perbaikan pada sistem lama.
4. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator pengembangan SIM, seperti keluhan pelanggan, pembayaran gaji yang terlambat, dll.